"Manakala kontrak itu sangat menciderai rasa keadilan dan tidak logis, ada pintu sebetulnya untuk bicara baik-baik, yang disebut renegosiasi, dengan catatan dalam rangka sanctity of contract dan itu norma internasional, kita tidak bisa main cabut, main nasionalisasikan karena akan kontraproduktif dan sangat bisa ada reeliasi pembalasan yang biasa mengganggu perekonomian kita. Dengan cara baik-baik renegosiasi itu pun terbuka, Pemerintah sekarang sedang menempuh itu dengan cara sebijak-bijaknya untuk tujuan yang baik," kata Presiden SBY saat penyamapaian laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Tahun 2010, di Istana, Jakarta, Rabu (1/6).
Yang jelas, sambung dia, kontrak sekarang dan ke depan dapat dipastikan semua berjalan logis, lancar dan adil, membawa manfaat bagi bangsa Indonesia.
Menurut Presiden, apa yang terjadi di waktu lalu ada sejumlah ketidakadilan dalam kontrak-kontrak bisnis jangan sampai hal tersebut diulangi lagi. "Kepentingan kelompok apa pun, ayolah kita mulai dengan membikin segalanya dan jernih, tepat dan betul-betul adil. Kita mulai dari sekarang," ujarnya.
SBY juga menambahkan apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa disalahkan. Sebab bisa saja pada saat itu memang memerlukan investasi untuk industri, atau barangkali bargaining position juga tidak sekuat sekarang akibatnya terjadilah kontrak tersebut. [
