“Jelas kita tolak, kalau mau bikin kebijakan ya kalau bisa berkelanjutan. Bukannya proyek tersegmen-segmen begitu,” ketus Anggota Komisi VII, Ismayatun di Gedung DPR Jakarta, Senin (6/6).
Terkait pemasangan RFID itu menurutnya, itu merupakan kebijakan yang salah, pasalnya tidak semua kendaraan bisa dipasangai RFID. Oleh karena itu dia menyarankan pemerintah membatalkan saja program tersebut, karena selain tidak berdampak secara langsung kepada kuota BBM bersubsidi juga tidak tepat sasaran.
“Ini kelihatan seperti kejar-kejaran proyek. Padahal, secara kontiunitas program ini tidak jelas arahnya,” tukas dia.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana memasang RFID pada kendaraan bermotor jenis mikrolet rute Kampung Melayu-Senen dibulan Juli. Pemsangan RFIS itu diharapkan dapat membantu pengaturan BBM bersubsidi yang semakin tinggi subsidinya.
