Hal tersebut diungkapkan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro di DPR RI, Rabu (25/5). Pernyataan ini menanggapi usulan beberapa fraksi dalam rapat paripurna hari ini. Salah satunya dari Fraksi Golkar yang mengatakan bahwa defisit pada 2012 agar diperlebar menjadi 2%.
“Kami harus jaga juga utangnya biar tidak terlalu banyak, kecuali DPR bisa menerima pembiayaan yang bersumber bukan dari surat utang, tapi dari lembaga internasional yang sebenarnya lebih murah cost of fund-nya,” ujarnya.
Ia menilai, pembiayaan defisit APBN melalui pinjaman luar negeri sebenarnya jauh lebih murah dibanding menerbitkan obligasi negara. Namun, penarikan utang luar negeri menjadi isu yang sensitif sehingga tidak menjadi prioritas pembiayaan APBN.
“Pinjaman luar negeri jauh lebih murah (ketimbang penerbitan SUN). Kalau surat utang, mana ada grace period. Ini (pinjaman) kan ada. Tingkat bunganya pun jauh di bawah (obligasi negara),” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa konsep kebijakan fiskal dan strategi pembiayaan APBN 2012 melalui pinjaman luar negeri perlu disepakati dulu bersama DPR. Selain itu, untuk meminimalkan risiko utang, negosiasi dengan lembaga-lembaga donor internasional perlu diperkuat guna meminimalkan biaya utang.
“Makanya semua harus sepakat bahwa ini (pembiayaan melalui utang luar negeri) caranya dan memang kami harus bisa meningkatkan bargain dengan lembaga-lembaga itu supaya lebih memerhatikan kedaulatan negara dalam mengelola pinjaman itu,” tandasnya.
